Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menyetujui Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Prioritas serta Batas Anggaran Sementara (PPAS) Banyuwangi untuk Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah, di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (13/8/2026). Rapat Pleno tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Ipuk mengatakan APBD 2027 dirancang sebagai upaya proaktif dalam menghadapi tantangan eksternal yang masih berat. Sejumlah faktor global dan domestik memengaruhi arah perekonomian pada tahun 2027.
Oleh karena itu, kebijakan umum APBD Banyuwangi 2027 diarahkan untuk menanggapi dinamika ekonomi, mengantisipasi masalah yang mungkin masih terjadi serta merancang tindakan afirmatif (affirmative action) untuk meningkatkan kesejahteraan warga Banyuwangi.
"Awalnya, kami yakin ekonomi akan membaik, tetapi ternyata kondisinya belum memungkinkan, jadi kami akan mengevaluasi kebijakan keuangan, tetapi tentu saja kami akan terus menekankan program prioritas yaitu pengentasan kemiskinan, terus mendorong pertumbuhan ekonomi, dan IPM untuk menyelesaikan infrastruktur," kata Ipuk.
Sementara itu, posisi anggaran KUA-PPAS pada tahun 2027 dirancang dan disepakati sebagai berikut. Pendapatan daerah pada tahun 2027 direncanakan sebesar Rp. 2,444 triliun mengalami penurunan sebesar Rp. 461 miliar dari APBD 2026 sebesar Rp. 2,905 triliun.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 850,8 miliar. Terdapat peningkatan sebesar Rp. 50 miliar dari APBD 2026 yang berjumlah Rp. 800,8 miliar. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1,543 triliun atau penurunan sebesar Rp. 511,3 miliar dari APBD 2026 yang berjumlah Rp. 2,054 triliun. Pendapatan daerah sah lainnya diproyeksikan sebesar Rp. 50,1 miliar.
"Pendapatan dari transfer masih merupakan alokasi terbesar sebagai pendapatan daerah," kata Ipuk.
Meskipun belanja daerah dalam anggaran APBD tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 2,420 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp. 496,9 miliar dari belanja daerah pada APBD 2026 yang sebesar Rp. 2,917 triliun.
"Kebijakan belanja daerah secara umum pada tahun anggaran 2027 disepakati untuk diarahkan pada dukungan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah prioritas di tengah keterbatasan fiskal daerah," kata Ipuk.
Pada kesempatan itu, Ipuk juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama ini, membantu menggerakkan pembangunan di tengah situasi yang tidak pasti ini sehingga selalu kondusif, aman, dan sejahtera.
Sementara itu, juru bicara badan anggaran (banggar) DPRD, Marifatul Kamila mengatakan bahwa di tengah keterbatasan fiskal daerah, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui berbagai langkah dan strategi serta inovasi.
Selain itu, perlu juga meningkatkan belanja modal melalui sumber pembiayaan lain, seperti potensi alokasi DAK, pengajuan alokasi kepada pemerintah pusat, dan penggunaan CSR.
"Tentu saja, ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan politik praktis," katanya sambil membacakan laporan akhir diskusi Anggaran APBD KUA-PPAS 2027.
âš Disclaimer
Seluruh wartawan BANYUWANGI UPDATE dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan BANYUWANGI UPDATE namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi BANYUWANGI UPDATE.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Kabar Baik dolor, Pemkab Banyuwangi Luncurkan Beasiswa B-PRO 2026
Satpol PP Gercep Tindaklanjuti ODGJ yang Meresahkan di Muncar , Tim Gabungan Siapkan Rujukan ke RSJ Pasuruan
Dari Balik Layar Zoom, Sinergi TNI Perkuat Ketahanan Pangan Nasional di Banyuwangi
