Ari Laporkan Dugaan Pungutan di SMPN Banyuwangi ke Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen

Surat pengaduan yang dikirim pada 15 Juli 2026 tersebut berisi permintaan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan pendalaman terhadap Kepala Sekolah, Komite Sekolah, maupun oknum pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan praktik pungutan di lingkungan sekolah.

Baca Juga

Berita

Tingkatkan Transparansi Publik, Aktivis Muda Ari Asal Banyuwangi Ciptakan Aplikasi Digital “CEK PROYEK” Lengkap Titik Koordinat siap diluncurkan

Polri

Polres Kediri Bongkar Dua Kasus Kematian Bayi, 4 Tersangka Diamankan

Polri

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Jember Gandeng Bulog Serap Hasil Panen Jagung Petani Puger

Polri

Bereskan Konflik Lahan, Kepala BRAN Gagas Sistem ‘One Data Agraria

Dalam laporannya, Ari Bagus Pranata menyebut pengaduan tersebut berawal dari informasi yang diterima dari sejumlah orang tua atau wali murid Tahun Ajaran 2025/2026. Menurut laporan para pengadu, terdapat dugaan adanya iuran yang disebut sebagai iuran wajib sebesar Rp100.000 per bulan. Pengadu juga menyampaikan bahwa apabila iuran tersebut belum dibayarkan, orang tua diminta untuk segera melunasinya.

Selain itu, surat tersebut juga mengungkap adanya dugaan permintaan uang sarana bagi peserta didik pindahan dari sekolah lain. Menurut laporan yang diterima, biaya tersebut disebut mencapai sekitar Rp2.500.000, yang dikaitkan dengan pengadaan sarana berupa 20 kursi plastik merek Napolly. Namun, pengadu menyebut terdapat orang tua yang tidak mampu memenuhi permintaan tersebut sehingga akhirnya hanya diminta menyediakan sebagian dari jumlah yang semula disebutkan.

Baca Juga

TNI

Jelang Rehab Total, Koramil 0825/14 Kabat Gelar Tasyakuran dan Doa Bersama Pembongkaran Makoramil

TNI

Semarak Pawai Obor Pemuda Desa Kedaleman, Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pastikan Kegiatan Aman

TNI

Pohon Tumbang Sempat Lumpuhkan Pantura Banyuwangi, Babinsa dan Polisi Turun Tangan

TNI

Gerak Cepat Koramil 0825/10 Bangorejo Bersama Warga Padamkan Kebakaran di Lereng Gunung Srawet

Tak hanya itu, laporan juga menyinggung dugaan penjualan paket seragam sekolah dengan nilai sekitar Rp900.000. Menurut pengadu, seragam tersebut sebenarnya dapat dibeli di luar lingkungan sekolah sehingga orang tua berharap memiliki keleluasaan dalam menentukan tempat pembelian.

Atas dasar laporan tersebut, Ari Bagus Pranata meminta Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen melalui ULT untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pelapor meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, seluruh pungutan yang tidak sah dihentikan, serta dana yang telah dipungut dikembalikan kepada orang tua atau wali murid.

Baca Juga

TNI

Tingkatkan Kedisiplinan Babinsa, Danposramil Tegalsari Pimpin Apel Pagi Jelang Tugas Lapangan

TNI

Posramil 0825-22/Licin Gencarkan Sosialisasi dan Rekrutmen Calon Prajurit TNI AD di Wilayah Kecamatan Licin

Banyuwangi

ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Solusi Antrean Pelabuhan Ketapang

Adv

DPRD Banyuwangi Gelar RDPU Bahas Program Asesmen Psikotes Potensi Siswa

"Saya juga melampirkan bukti awal berupa kwintansi dan percakapan," Ujar Ari.

Selain itu, pelapor juga meminta agar dilakukan pembinaan terhadap pengelolaan komite sekolah serta hasil penanganan pengaduan disampaikan secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku.